Oleh Myranti M. O Lejab (Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan IPS, Universitas Nusa Cendana), Nixson J. Meok (Dosen Universitas Nusa Cendana)
Pangan bukan sekadar urusan apa yang tersaji di atas meja, melainkan persoalan kompleks yang melibatkan rantai produksi, distribusi, daya beli masyarakat, hingga arah kebijakan pembangunan. Di tengah gejolak krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim, konflik geopolitik, dan lonjakan biaya energi, ancaman kerawanan pangan menuntut cara pandang yang lebih kritis terutama jika ditarik ke dalam realitas lokal Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama ini, ada kekeliruan dalam memandang ketahanan pangan sebatas ketersediaan fisik atau jumlah produksi semata. Padahal, krisis pangan tidak selalu terjadi karena dunia atau suatu daerah kehabisan makanan.
Merujuk pada kerangka FAO, ketahanan pangan ditopang oleh empat dimensi utama: ketersediaan (availability), akses (access), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability). Suatu wilayah bisa saja mencatat surplus produksi, tetapi jika distribusinya terhambat, harga tidak terjangkau, atau pendapatan masyarakat rendah, maka kerawanan pangan tetap akan terjadi.
Disisi lain karakteristik geografis NTT sebagai wilayah kepulauan dengan dominasi lahan kering dan sistem pertanian tadah hujan menghadirkan tantangan tersendiri. Ketergantungan yang tinggi pada alam membuat sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan pola musim dan kekeringan panjang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dinamika yang menarik: produksi padi NTT pada tahun 2025 mencapai sekitar 968,32 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 707,79 ribu ton. Namun, peningkatan kapasitas produksi ini menyisakan persoalan struktural yang mendalam.
Pada September 2025, tingkat kemiskinan di NTT masih berada di angka 17,50% dengan kemiskinan perdesaan mencapai 21,48%, di mana 75,54% garis kemiskinan disumbangkan oleh komponen makanan. Angka ini membuktikan bahwa peningkatan produksi tidak otomatis menghapuskan kerentanan pangan. Ketika daya beli rendah dan harga komoditas berfluktuasi, akses masyarakat terhadap pangan bergizi tetap menjadi barang mewah. Kerentanan pangan di Flobamora juga diperkuat oleh rantai pasok dan distribusi antarpulau yang kompleks. Biaya transportasi, kondisi infrastruktur, dan rantai perdagangan yang panjang sering kali membuat harga pangan di tingkat konsumen melambung tinggi. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika NTT ditempatkan dalam konteks ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Sebagai wilayah kepulauan, NTT tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika perdagangan pangan antardaerah maupun pasar global. Gangguan transportasi, kenaikan harga bahan bakar, konflik geopolitik, hingga pembatasan ekspor pangan oleh negara produsen dapat berdampak pada kenaikan harga komoditas di tingkat lokal.
Dengan demikian, gejolak pangan global sesungguhnya bukan persoalan yang jauh dari kehidupan masyarakat Flobamora. Dampaknya dapat hadir melalui kenaikan harga beras, minyak goreng, gandum, maupun berbagai bahan pangan lain yang menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan daerah juga sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sistem pangan lokal yang tangguh dan tidak terlalu bergantung pada pasokan eksternal.
Di sisi hulu, petani sebagai produsen utama justru berada di posisi paling rentan. Mereka menghadapi lonjakan harga pupuk dan sarana produksi, risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem, serta lemahnya posisi tawar saat pascapanen. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga harus adil: konsumen mendapatkan harga yang terjangkau, tetapi petani juga memperoleh pendapatan yang layak untuk mempertahankan keberlanjutan usahataninya. Menghadapi ketidakpastian global dan ekologis, Flobamora perlu membaca ulang kekayaan pangan lokalnya. Jagung, umbi-umbian, sorgum, dan kacang-kacangan bukan sekadar identitas budaya, melainkan strategi ketahanan untuk keluar dari ketergantungan berlebihan pada satu komoditas beras.
Ada persoalan lain yang tidak boleh diabaikan, yakni paradoks antara produsen pangan dan kesejahteraan petani. Petani yang menghasilkan pangan tidak selalu menjadi kelompok masyarakat yang paling mudah mengakses pangan bergizi. Ketika hasil panen dijual dengan harga rendah, sementara kebutuhan rumah tangga harus dibeli dengan harga yang terus meningkat, petani justru dapat mengalami tekanan ekonomi. Karena itu, pembangunan ketahanan pangan perlu bergerak melampaui pendekatan peningkatan produksi menuju penguatan kesejahteraan produsen. Akses terhadap pembiayaan, teknologi pertanian, penyimpanan hasil panen, pengolahan pascapanen, dan kelembagaan ekonomi petani perlu diperkuat. Petani tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek program bantuan, tetapi harus menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan sistem pangan daerah.
Diversifikasi pangan harus didukung melalui riset pengolahan, edukasi gizi, serta keterlibatan aktif sekolah, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Selain itu, penguatan pertanian yang adaptif terhadap iklim seperti manajemen air dan konservasi tanah sangat mendesak agar petani tidak terus-menerus menanggung risiko ekologis sendirian. Lebih jauh, diversifikasi pangan lokal perlu dipandang sebagai bagian dari strategi kedaulatan pangan Flobamora.
Selama masyarakat masih memandang beras sebagai satu-satunya ukuran kecukupan pangan, potensi pangan lokal akan sulit berkembang secara optimal. Padahal, jagung, sorgum, ubi kayu, ubi jalar, dan berbagai jenis kacang-kacangan telah lama menjadi bagian dari pengetahuan dan praktik pangan masyarakat NTT. Tantangannya bukan sekadar mengajak masyarakat kembali mengonsumsi pangan lokal, melainkan membangun ekosistem yang membuat pangan tersebut tersedia, mudah diolah, memiliki nilai ekonomi, diterima oleh generasi muda, dan mampu bersaing di pasar. Dengan demikian, pangan lokal tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Isu-isu ini memiliki nilai strategis dalam dunia pendidikan, khususnya bagi program studi Pendidikan IPS. Krisis pangan tidak boleh hanya diajarkan sebagai teori hafalan, melainkan dianalisis secara multidimensional dalam beberapa perspektif antara lain: (1) Perspektif Geografi, yakni memahami pola kerentanan wilayah kepulauan dan sebaran produksi; (2) Perspektif Ekonomi, yakni menganalisis inflasi pangan, daya beli, dan rantai distribusi; (3) Perspektif Sosiologi, yakni menyoroti ketimpangan sosial dan kelompok masyarakat yang paling rentan; serta (4)Perspektif Politik & Lingkungan yakni menilai efektivitas kebijakan pemerintah serta dampak perubahan iklim terhadap kehidupan sosial.
Lebih jauh dari itu, pendidikan IPS juga memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran kritis generasi muda terhadap persoalan kedaulatan pangan. Mahasiswa dan peserta didik perlu diajak memahami dari mana pangan berasal, siapa yang memproduksinya, bagaimana pangan didistribusikan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan kelompok mana yang paling menanggung dampak ketika krisis terjadi. Pembelajaran dapat dikembangkan melalui kajian potensi pangan lokal, observasi kehidupan petani, analisis perubahan harga komoditas, hingga pemetaan kerentanan pangan di lingkungan sekitar. Dengan pendekatan ini, pendidikan IPS tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami persoalan sosial, tetapi juga generasi yang memiliki kepedulian dan kemampuan berkontribusi terhadap solusi pembangunan daerah.
Krisis pangan global dan lokal di Flobamora mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari seberapa banyak cadangan pangan tersedia atau seberapa tinggi angka produksi pertanian meningkat. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana setiap keluarga mampu mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi secara berkelanjutan; sejauh mana petani memperoleh kehidupan yang layak; serta seberapa kuat sistem pangan daerah menghadapi tekanan ekonomi, sosial, dan ekologis. Karena itu, masa depan ketahanan pangan NTT tidak boleh hanya bergantung pada mekanisme pasar dan bantuan pemerintah, tetapi harus dibangun melalui keberpihakan kebijakan kepada petani, penguatan pangan lokal, pemerataan akses, dan pendidikan yang membangun kesadaran masyarakat. Flobamora harus bertransformasi menjadi wilayah yang tidak sekadar mampu memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga berdaulat dalam menentukan sumber, cara produksi, distribusi, dan pemanfaatan pangannya sendiri. Sebab, pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan hanya tentang apa yang kita makan, melainkan tentang martabat, keadilan, dan masa depan masyarakat Flobamora.